AS Wajibkan Jaminan Visa Rp360 Juta, Mobilitas WNI Terdampak

Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan jaminan finansial atau "visa bond" hingga 20.000 dolar AS, setara sekitar Rp360 juta, bagi pemohon visa dari 50 negara. Kebijakan permanen ini mulai berlaku efektif pada 3 Agustus 2026, setelah program uji coba dinilai berhasil meningkatkan kepatuhan pemegang visa terhadap aturan masa tinggal di AS.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan tujuan utama kebijakan ini adalah menekan angka overstay, yaitu pelanggaran izin tinggal oleh pemegang visa yang tetap berada di Amerika Serikat setelah masa berlakunya habis. Sebanyak 50 negara terdampak aturan ini, dengan sekitar 30 di antaranya berasal dari kawasan Afrika.

Di Indonesia, kebijakan ini langsung menimbulkan kekhawatiran dan berdampak pada mobilitas pelaku bisnis serta wisatawan. Persyaratan jaminan finansial yang signifikan ini meningkatkan biaya awal pengajuan visa, sehingga memengaruhi akses perjalanan internasional secara keseluruhan.

Lonjakan pencarian topik "jaminan" di Google Trends Indonesia mencerminkan kekhawatiran publik yang meluas terhadap persyaratan baru tersebut. Banyak masyarakat aktif mencari informasi untuk memahami implikasi kebijakan ini.

Aturan visa yang semakin ketat ini juga sejalan dengan komitmen politik Presiden Donald Trump untuk memperkuat keamanan nasional dan menekan imigrasi ilegal. Selain jaminan visa, pemerintah AS juga memperkenalkan kenaikan biaya pengajuan beberapa jenis visa serta pemeriksaan aktivitas media sosial bagi pemohon.

Bagi para pelancong dan pelaku usaha Indonesia, kebijakan ini menuntut perencanaan finansial yang lebih matang sebelum mengajukan visa ke Amerika Serikat. Perusahaan yang terdampak mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan digital untuk menjaga hubungan bisnis guna meminimalkan kebutuhan perjalanan fisik.