Nusa Penida Terapkan Retribusi Wisata Dua Jalur Mulai 1 September

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara resmi akan menerapkan mekanisme retribusi wisata baru di Nusa Penida, Bali, mulai 1 September 2026. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Kepariwisataan. Sosialisasi aturan baru ini telah dilakukan pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Ruang Rapat UPTD Dinas Pariwisata Kecamatan Nusa Penida.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, Gusti Agung Putra Mahajaya, menjelaskan bahwa perubahan ini bukan pada besaran tarif, melainkan pada mekanisme pemungutan. Retribusi akan dipungut melalui dua jalur terpadu, yaitu di kawasan wisata atau pelabuhan, dan di setiap Daya Tarik Wisata (DTW) seperti Kelingking Beach, Broken Beach, atau Crystal Bay.

Untuk wisatawan mancanegara (WNA), retribusi di kawasan wisata (pelabuhan) ditetapkan sebesar Rp25.000 per orang dewasa dan Rp15.000 per anak usia 4-13 tahun. Sementara itu, wisatawan domestik (WNI) dan pemegang KTP Bali akan gratis di pelabuhan. Namun, seluruh wisatawan, baik WNA maupun WNI, akan dikenakan retribusi sebesar Rp25.000 per destinasi saat mengunjungi objek wisata.

Seluruh pembayaran retribusi ini wajib dilakukan secara nontunai melalui sistem e-ticketing. Bupati Klungkung, I Made Satria, mengajak seluruh pemangku kepentingan pariwisata, termasuk agen perjalanan dan sopir angkutan wisata, untuk bersinergi dalam mengawal penerapan aturan ini demi kemajuan dan kenyamanan pariwisata Nusa Penida.

Bagi para pelancong Indonesia yang berencana mengunjungi keindahan Nusa Penida, penting untuk mempersiapkan diri dengan mekanisme pembayaran nontunai ini. Perubahan ini akan memengaruhi cara wisatawan memasuki dan menikmati berbagai destinasi populer di pulau tersebut, memastikan pengalaman yang lebih teratur dan efisien.